Oknum Catut Nama AMPI untuk Modus Penipuan dan Pemerasan

beritapenipuan.id – Belakangan, publik digegerkan oleh praktik oknum yang mencatut nama Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Oknum ini mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat Kejaksaan Agung dan menjanjikan bantuan penyelesaian kasus dengan imbalan uang. Modus ini merugikan banyak pihak dan menodai nama baik organisasi.

Wakil Ketua Umum DPP AMPI, Steven Risakotta, menyampaikan bahwa sudah ada surat aduan dari masyarakat. Aduan menyebut seseorang bernama Rouli Toredo Octara melakukan penipuan dan pemerasan terhadap orang yang tengah berurusan dengan Kejaksaan. Ia menyampaikan bahwa oknum tersebut menjanjikan “pengurusan kasus” bila korban memberi sejumlah uang.

Steven menegaskan bahwa tindakan ini harus ditindak tegas agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia menegaskan pula bahwa aksi tersebut merugikan bukan hanya korban, tetapi juga reputasi AMPI dan institusi hukum yang dicatut.

Oknum Bukan Anggota Resmi: Organisasi Ilegal

Dalam keterangannya, Steven menjelaskan bahwa Rouli bukanlah anggota atau pengurus resmi AMPI. Bahkan ia mengklaim sebagai pengurus di struktur ilegal “AMPI gadungan” dan mengaku sebagai bendahara. Dengan demikian, klaimnya bahwa ia mewakili AMPI adalah palsu dan menyesatkan.

Ia menambahkan bahwa oknum seperti itu harus dibedakan dengan struktur sah AMPI. Penggunaan nama organisasi resmi secara ilegal bisa menimbulkan kerusakan reputasi organisasi dan menurunkan kepercayaan publik.

Respons Organisasi dan Harapan Akan Penindakan

Steven berharap agar Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum proaktif menindak kasus ini. Ia mengharapkan pelaku diproses secara profesional agar efek jera muncul, dan nama baik lembaga tidak terus tercemar.

“Sikap tegas penting agar publik melihat bahwa organisasi kader tidak berdiam terhadap tindakan merugikan,” kata Steven. Ia juga mengajak kader AMPI di seluruh daerah untuk menjaga integritas dan menjauhi tindakan destruktif.

Implikasi Bagi Publik dan Organisasi

Kasus ini mencerminkan betapa rentannya publik terhadap modus penipuan dengan kedok institusi resmi. Bagi mereka yang sedang berurusan hukum, klaim “akses ke pejabat tinggi” dapat terasa menggoda. Namun, praktik seperti ini justru menambah beban korban.

Bagi organisasi seperti AMPI, pencatutan nama tanpa izin memaksa mereka aktif membela reputasi dan menetapkan batas tegas terhadap pihak luar yang menyalahgunakannya. Integritas organisasi terancam jika tidak segera ditanggapi.

Organisasi, publik, dan aparat penegak hukum perlu bersinergi. Aparat harus tegas menangani oknum pelaku penipuan; organisasi harus membedakan pengurus resmi dan ilegal; masyarakat harus lebih kritis saat menerima klaim semacam itu.

Dengan pendekatan bersama dan penegakan hukum tegas, praktik pencatutan nama kerja sama palsu semacam ini bisa ditekan dan kepercayaan publik bisa pulih.