Mantan Pj Bupati Polewali Mandar Ditahan Terkait Dugaan Penipuan Seragam Linmas

Mantan Pj Bupati Polman Ditahan Terkait Dugaan Penipuan Seragam Linmas

Kejari Polewali Mandar Resmi Menahan Ilham Borahima

Polewali Mandar – Mantan Pejabat (Pj) Bupati Polewali Mandar, Ilham Borahima, resmi ditahan oleh jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Jumat (19/12/2025) sekitar pukul 15.30 Wita. Penahanan dilakukan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sulbar. Kepala Kejari Polewali Mandar, Nurcholis, menyatakan kasus ini terkait dugaan penipuan seragam baju Linmas.

Ilham Borahima Diduga Gelapkan Pengadaan Seragam Pemilu

Ilham Borahima diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait pengadaan 2.724 seragam Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk Pemilu 2024 yang tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Polman. Kasus ini terjadi saat ia menjabat Pj Bupati Polman pada Januari 2024 menjelang Pemilu dan Pilkada setempat.

Tersangka Ditahan Selama 20 Hari di Lapas Polman

Saat digiring menuju mobil tahanan, Ilham Borahima tampak mengenakan rompi tahanan dengan tangan diborgol. Ia akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polman. Nurcholis menjelaskan, meski tindak pidana ini merupakan kasus umum dan tidak menimbulkan kerugian negara, pihak vendor pengadaan mengalami kerugian materi sebesar Rp 1,6 miliar lebih. Nilai satu seragam Linmas tercatat Rp 618 ribu per pcs.

Seragam Linmas Dihibahkan ke KPU Polman

Seragam Linmas yang menjadi obyek pengadaan kemudian dihibahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Polman dan digunakan saat Pemilu 2024. Ilham Borahima dijerat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan Pasal 371 KUHP tentang penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Kejaksaan Tegaskan Penanganan Tindak Pidana Tidak Rugikan Negara

Kejari Polewali Mandar menekankan bahwa penanganan kasus ini tetap mengikuti prosedur hukum untuk tindak pidana umum. Proses hukum bertujuan memastikan pertanggungjawaban pelaku dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, termasuk vendor pengadaan.