Pemerintah Menjamin Perlindungan Bagi WNI Korban Penipuan Rekrutmen Tentara Rusia

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan pemerintah siap memberikan perlindungan kepada delapan warga negara Indonesia yang masuk dalam barisan militer Rusia. Jaminan perlindungan tersebut berlaku penuh jika hasil verifikasi membuktikan mereka menjadi korban penipuan modus rekrutmen kerja. Pemerintah menegaskan kewajiban hadir untuk melindungi setiap warga negara yang menjadi korban penipuan serta eksploitasi di luar negeri.

Yusril meminta publik menahan diri dan tidak langsung menyimpulkan kedelapan WNI tersebut secara sengaja mengangkat senjata untuk negara asing. Pemerintah kini mengedepankan proses verifikasi mendalam untuk memeriksa identitas, kronologi perekrutan, serta bentuk tawaran awal kepada para WNI tersebut. Langkah identifikasi menyeluruh ini sangat penting karena status korban memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan warga yang secara sadar bergabung dalam dinas militer asing.

Sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan status hukum para WNI tersebut melalui penyelidikan fakta yang cermat. Penentuan status ini menjadi kunci utama dalam memutuskan apakah aturan pencabutan kewarganegaraan tersebut dapat berlaku atau gugur.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa para WNI terjerat melalui penawaran lowongan kerja sebagai tenaga pengamanan atau staf administrasi. Perekrut mengimingi calon korban dengan imbalan gaji besar tanpa memberikan informasi sedikit pun terkait kegiatan militer di kawasan konflik Rusia dan Ukraina. Informasi mengenai keberadaan delapan WNI di barisan militer ini pertama kali mencuat berdasarkan laporan Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina.