BPKP Ingatkan Warga Soal Undangan Seminar Palsu yang Minta Transfer Rp8,5 Juta

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap surat undangan seminar nasional dan bimbingan teknis (bimtek) palsu yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Pelaku menggunakan surat bertanggal 23–24 September 2026 untuk meminta calon peserta mengirimkan uang hingga Rp8,5 juta.

Juru Bicara BPKP Gunawan Wibisono memastikan pihaknya tidak pernah menerbitkan surat tersebut. Menurut Gunawan, pelaku sengaja mencatut nama serta identitas BPKP untuk membuat undangan palsu terlihat meyakinkan.

Surat tersebut kemudian meminta setiap calon peserta membayar biaya Rp8,5 juta melalui rekening pribadi yang pelaku sebut sebagai rekening bendahara BPKP. Kondisi itu menjadi salah satu indikasi kuat yang perlu masyarakat waspadai.

BPKP Minta Masyarakat Memeriksa Keaslian Surat

BPKP meminta masyarakat tidak langsung mempercayai undangan yang membawa nama lembaga pemerintah, terutama ketika surat tersebut meminta pembayaran atau transfer dana ke rekening pribadi. Masyarakat perlu memeriksa identitas pengirim, alamat email, nomor kontak, format dokumen, isi surat, serta nama pihak yang tercantum.

Selain itu, masyarakat dapat memastikan keaslian informasi dengan menghubungi BPKP Pusat atau perwakilan BPKP di daerah. Masyarakat juga dapat menggunakan kanal komunikasi resmi BPKP, menghubungi pegawai penghubung antarlembaga, atau mendatangi kantor BPKP secara langsung.

BPKP Siapkan Langkah Hukum terhadap Pelaku

BPKP menegaskan akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang menggunakan nama dan identitas lembaga untuk menjalankan penipuan. Langkah tersebut bertujuan melindungi masyarakat sekaligus mencegah korban mengalami kerugian akibat undangan palsu.

Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru melakukan pembayaran hanya berdasarkan surat undangan. Pemeriksaan melalui kanal resmi BPKP dapat membantu memastikan informasi sebelum masyarakat mengikuti kegiatan atau mentransfer dana.