BPKP Membongkar Pemalsuan Surat Undangan Seminar Nasional Berbiaya Jutaan Rupiah

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan membongkar kasus pemalsuan surat undangan Seminar Nasional dan Bimbingan Teknis yang mencatut identitas lembaga tersebut. Pihak tak bertanggung jawab membuat dokumen palsu yang mencantumkan jadwal acara pada 23 hingga 24 September 2026. BPKP menegaskan bahwa lembaga tidak pernah menerbitkan dokumen tersebut untuk kegiatan berbayar.

Juru Bicara BPKP Gunawan Wibisono menjelaskan bahwa pelaku memanfaatkan surat bodong tersebut untuk memeras calon peserta. Pelaku mewajibkan setiap peserta menyerahkan uang sebesar Rp8,5 juta melalui transfer ke rekening pribadi yang mengatasnamakan bendahara BPKP. Manajemen BPKP memastikan akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap oknum yang memalsukan dokumen dan mencemarkan nama baik instansi.

Gunawan mengimbau seluruh masyarakat serta pemangku kepentingan agar selalu mewaspadai surat undangan yang meminta sejumlah dana. Penerima surat wajib meneliti identitas pengirim, alamat pos-el, nomor kontak, serta format dokumen sebelum melakukan pembayaran. Masyarakat perlu memastikan bahwa tujuan pembayaran selalu menggunakan rekening resmi lembaga, bukan rekening perorangan.

Masyarakat dapat mengonfirmasi keabsahan surat undangan melalui kanal komunikasi resmi BPKP Pusat maupun kantor perwakilan daerah. Proses verifikasi ini dapat terhubung lewat situs web resmi, media sosial BPKP, petugas penghubung antarlembaga, atau kunjungan langsung ke kantor BPKP terdekat. Langkah klarifikasi ini bertujuan melindungi publik dari kerugian finansial akibat ulah penipu yang mencatut nama BPKP.