Hoaks Cek Status Bansos PKH BPNT 2026 Beredar, Simak Cara Resmi untuk Hindari Penipuan

Pemerintah Ungkap Hoaks Cek Status Bansos PKH BPNT 2026 dan Tegaskan Jalur Resmi

Kemensos Sediakan Akses Resmi untuk Cek Status Bansos Secara Online

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menegaskan bahwa informasi cek status bantuan sosial PKH dan BPNT tahun 2026 harus dilakukan melalui jalur resmi. Klarifikasi ini muncul setelah beredarnya berbagai tautan palsu di media sosial yang mengklaim dapat digunakan untuk memeriksa penerima bansos.

Kementerian Sosial memastikan masyarakat dapat mengakses layanan resmi melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. Melalui laman tersebut, pengguna cukup memasukkan data wilayah sesuai KTP dan Nomor Induk Kependudukan. Sistem kemudian akan menampilkan informasi lengkap terkait status penerima bantuan, termasuk nama dan kategori penerima.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan aplikasi “Cek Bansos” yang dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store. Aplikasi ini tidak hanya menampilkan status penerima, tetapi juga memberikan fitur usulan dan sanggahan data penerima bantuan. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut berperan dalam memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.

Oknum Manfaatkan Hoaks untuk Menipu Lewat Situs dan Tautan Palsu

Di sisi lain, maraknya hoaks dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Mereka menyebarkan tautan palsu yang menyerupai situs resmi pemerintah dengan tujuan mencuri data pribadi masyarakat.

Modus yang paling sering muncul adalah pembuatan situs palsu yang tidak menggunakan domain resmi pemerintah. Padahal, seluruh situs resmi pemerintah Indonesia selalu menggunakan akhiran .go.id. Jika masyarakat menemukan situs dengan domain lain yang meminta data sensitif, maka patut dicurigai sebagai upaya penipuan.

Selain itu, pelaku juga menyebarkan tautan melalui pesan singkat, aplikasi percakapan, hingga media sosial. Tautan tersebut biasanya mengarahkan korban untuk mengisi data pribadi seperti nomor telepon, rekening, hingga kode OTP.

Masyarakat Diminta Waspada dan Tidak Memberikan Data Sensitif

Pemerintah menegaskan bahwa layanan resmi cek bansos hanya meminta data dasar seperti NIK, nama, dan wilayah. Pemerintah tidak pernah meminta foto KTP, kode OTP, atau biaya administrasi dalam proses pengecekan maupun pencairan bantuan.

Karena itu, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan selalu memverifikasi informasi sebelum mengakses tautan tertentu. Langkah ini penting untuk mencegah kebocoran data pribadi serta kerugian finansial akibat penipuan digital.

Dengan memahami jalur resmi dan mengenali ciri-ciri penipuan, masyarakat dapat melindungi diri sekaligus memastikan bantuan sosial tersalurkan dengan aman dan tepat sasaran.