BPKP Bongkar Modus Undangan Seminar Palsu yang Minta Transfer Rp8,5 Juta

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai undangan seminar nasional dan bimbingan teknis (bimtek) yang mencatut nama lembaga tersebut. Pihak tidak bertanggung jawab menggunakan surat bertanggal 23–24 September 2026 untuk meminta calon peserta membayar biaya hingga Rp8,5 juta.

Juru Bicara BPKP Gunawan Wibisono memastikan BPKP tidak menerbitkan surat tersebut. Menurut Gunawan, pelaku sengaja menggunakan nama dan identitas BPKP untuk membuat undangan palsu terlihat resmi dan meyakinkan calon korban.

Pelaku kemudian mencantumkan kewajiban pembayaran Rp8,5 juta bagi setiap peserta. Mereka juga mengarahkan calon peserta untuk mengirimkan uang ke rekening pribadi yang mereka klaim sebagai rekening bendahara BPKP. Modus tersebut menjadi tanda penting yang perlu masyarakat perhatikan sebelum mengikuti kegiatan atau melakukan pembayaran.

BPKP Minta Masyarakat Memeriksa Undangan Sebelum Membayar

BPKP meminta masyarakat tidak langsung mempercayai setiap undangan yang membawa nama lembaga pemerintah. Terlebih lagi, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan ketika pengirim meminta peserta mentransfer uang ke rekening atas nama pribadi.

Karena itu, masyarakat perlu memeriksa sejumlah informasi sebelum memenuhi permintaan dalam surat. Pemeriksaan dapat mencakup identitas pengirim, alamat email, nomor kontak, format dokumen, isi surat, serta nama pihak yang tercantum di dalamnya.

Selanjutnya, masyarakat dapat mengonfirmasi keaslian undangan melalui BPKP Pusat maupun perwakilan BPKP di daerah. Masyarakat juga dapat memanfaatkan kanal komunikasi resmi BPKP, menghubungi pegawai BPKP yang menjadi penghubung antarlembaga, atau mendatangi kantor BPKP secara langsung.

BPKP Siapkan Langkah Hukum untuk Memburu Pelaku Penipuan

BPKP menyampaikan klarifikasi tersebut untuk melindungi masyarakat dari kesalahpahaman dan potensi kerugian akibat beredarnya undangan palsu. Gunawan menegaskan bahwa masyarakat perlu memastikan informasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan berdasarkan surat yang diterima.

Selain memberikan peringatan, BPKP juga menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan nama dan identitas lembaga untuk melakukan penipuan. Masyarakat pun perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru mentransfer uang hanya karena menerima undangan yang terlihat resmi.