Proyek Jalan Trans Lalapin Kotabaru Disorot: Dari Dugaan Suap hingga Penipuan Dilibatkan Polisi

beritapenipuan.id – Proyek pembangunan jalan Trans Lalapin di Kabupaten Kotabaru kini menjadi sorotan publik dan aparat hukum. Dugaan suap proyek itu kemudian berkembang menjadi kasus penipuan, dan pihak berwenang telah mulai menindaklanjuti laporan. Kejadian ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan publik.

Awal Isu: Dugaan Suap Proyek

Warga dan media lokal melaporkan indikasi penyimpangan sejak proses awal tender proyek Trans Lalapin. Beberapa sumber menyebut bahwa oknum pejabat setempat menerima suap agar kontraktor tertentu memenangkan lelang. Uang suap ini diduga digunakan untuk memuluskan proses administrasi dan pelaksanaan proyek.

Sumber lapangan mengungkap bahwa kontraktor yang diduga terlibat menerima dana awal sebelum pekerjaan dimulai. Namun ketika tugas berjalan, kualitas konstruksi jalan tidak memenuhi standar dan volume pekerjaan tidak proporsional. Sejumlah pihak mempertanyakan integritas pengawas dan pejabat pengadaan dalam memastikan proses berjalan sesuai regulasi.

Transformasi Kasus: Dari Suap ke Penipuan

Tidak lama setelah laporan suap mencuat, sejumlah pihak melaporkan kasus ini ke polisi sebagai penipuan. Mereka menyatakan bahwa proyek Trans Lalapin tidak sesuai janji kontrak, dan sebagian pembayaran dari pemerintah serta dana desa tidak menghasilkan pekerjaan yang sesuai.

Banyak warga menyebut bahwa kondisi jalan yang dibangun rusak cepat, material tidak layak, dan volume pekerjaan dikurangi tanpa pengurangan anggaran. Karena itulah pengaduan penipuan diajukan agar penegak hukum memeriksa pertanggungjawaban kontraktor dan pejabat pengadaan.

Laporan ke polisi menyebutkan bukti transfer pembayaran, dokumen kontrak, dan kesaksian warga sebagai dasar. Aparat berwenang kini menelusuri pihak-pihak yang menerima uang dan dokumen proyek yang dianggap bermasalah.

Respon Pemerintah Lokal & Harapan Publik

Pemerintah daerah Kotabaru belum memberi pernyataan resmi terkait laporan ini. Namun sejumlah anggota DPRD setempat menyatakan dukungan terhadap proses hukum agar semua pihak bertanggung jawab. Mereka meminta agar proyek Trans Lalapin tidak hanya selesai fisik, tetapi juga legalitas dan kualitasnya ditangani secara serius.

Masyarakat setempat mengimbau agar penyelidikan berjalan transparan dan tidak berpihak. Warga berharap pejabat dan kontraktor yang terbukti bersalah dijatuhi hukuman seadil-adilnya. Mereka menekankan bahwa transparansi anggaran publik dan pengawasan independen harus diperkuat agar kasus seperti ini tidak terulang di proyek-proyek lain.