Duduk Perkara Penipuan Istri Oknum TNI: Kerugian Rp 27,5 Miliar, Gaji Pensiun Dipotong 90 Persen

Korban Penipuan Istri Oknum TNI Tanggung Kerugian Rp 27,5 Miliar dan Gaji Dipotong hingga 90 Persen

DPRD Purworejo Ungkap Total Kerugian dan Kondisi Korban

Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Tunaryo, mengungkapkan bahwa kasus penipuan yang melibatkan istri oknum anggota TNI telah merugikan 106 korban dengan total kerugian mencapai Rp 27,5 miliar. Ia menyampaikan hal tersebut setelah menerima audiensi para korban di kantor DPRD Purworejo pada Rabu, 8 April 2026.

Dalam kesempatan itu, Tunaryo juga menegaskan bahwa para korban kini harus menghadapi kondisi sulit karena gaji pensiun mereka dipotong setiap bulan. Bahkan, potongan tersebut mencapai 70 hingga 90 persen, sehingga banyak korban kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pelaku Tawarkan Skema Investasi Proyek Bandara Sejak 2022

Kasus ini bermula pada Mei 2022 ketika para pensiunan menerima tawaran investasi atau pembiayaan proyek di kawasan sekitar Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Pelaku menjanjikan keuntungan bulanan serta pengembalian jaminan dalam waktu singkat untuk menarik minat korban.

Selanjutnya, pelaku meminta para korban menggunakan Surat Keputusan pensiun sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman di sejumlah bank. Tanpa memahami risiko yang besar, para korban menyetujui skema tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan dalam waktu cepat.

Namun, janji tersebut tidak pernah terwujud. Alih-alih mendapatkan keuntungan, para korban justru terjebak dalam cicilan pinjaman jangka panjang yang harus mereka tanggung sendiri.

Korban Menanggung Beban Utang dan Kehilangan Sumber Penghidupan

Salah satu korban, Sri Sulistyowarno, mengaku mempercayai tawaran tersebut karena dijanjikan proses yang cepat dan aman. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, ia tidak mendapatkan kejelasan terkait investasi tersebut.

Kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit karena gaji pensiunnya terus dipotong untuk membayar utang. Kondisi tersebut membuatnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Situasi serupa juga dialami korban lain yang tersebar di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Paguyuban Korban, Yasmin Istono, menegaskan bahwa para korban telah menunggu penyelesaian kasus ini selama bertahun-tahun tanpa kepastian.

Ia berharap pemerintah pusat dapat turun tangan melalui rapat dengar pendapat di DPR RI agar seluruh pihak terkait dipanggil dan kasus ini dapat diungkap secara menyeluruh.