Wakil Wali Kota Blitar Dilaporkan ke Polrestabes Makassar atas Dugaan Penipuan Rp 214 Juta: ‘Ada yang Menunggangi’

beritapenipuan.id – Wakil Wali Kota Blitar, Jawa Timur, berinisial ETS, dilaporkan ke Polrestabes Makassar oleh seorang pengusaha asal Sulawesi Selatan karena dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp214 juta.
Kasus ini berawal dari perjanjian utang piutang yang dibuat pada 9 Oktober 2024, di mana ETS menjanjikan pembayaran secara cicilan Rp20 juta per bulan hingga lunas. Namun, hingga akhir tahun, janji tersebut tidak ditepati. Pelapor kemudian memutuskan menempuh jalur hukum dan membuat laporan resmi pada 27 Desember 2024.
Penyidik Polrestabes Makassar telah menerbitkan surat perintah penyelidikan pada Juli 2025 dan dua kali memanggil ETS, masing-masing pada 10 Juli dan 13 Oktober 2025, tetapi ia belum memenuhi panggilan tersebut.

Pernyataan Wakil Wali Kota dan Dugaan Intervensi

Menanggapi laporan tersebut, ETS menyatakan belum menerima panggilan resmi dan menilai kasus ini sarat dengan kepentingan tertentu. Ia mengatakan ada pihak yang berusaha “menunggangi” persoalan tersebut untuk tujuan politik.
Menurutnya, kasus ini bermula dari hubungan bisnis pribadi yang kini dibelokkan menjadi isu publik. ETS menegaskan siap memberikan klarifikasi dan akan bersikap kooperatif jika proses hukum berjalan sesuai prosedur.
Sementara itu, pelapor mengaku memberikan dana tersebut karena percaya pada reputasi ETS sebagai pejabat publik. Ia menilai, ketika kesepakatan tidak ditepati, langkah hukum menjadi satu-satunya jalan untuk memperoleh keadilan.

Dampak Terhadap Reputasi Pemerintah Daerah

Kasus ini menimbulkan sorotan tajam terhadap pemerintahan Kota Blitar. Dugaan keterlibatan pejabat aktif dalam kasus penipuan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah. Investor dan pelaku usaha pun menjadi lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama.
Para pengamat menilai, pemerintah daerah harus memperketat pengawasan internal agar tidak ada pejabat yang mencampurkan urusan pribadi dengan jabatan publik. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya integritas dalam setiap perjanjian keuangan, terutama yang melibatkan pejabat pemerintahan.

Langkah Lanjutan dan Harapan Publik

Hingga kini, penyidik masih menelusuri bukti transfer, perjanjian, serta komunikasi antara pelapor dan terlapor. Proses hukum akan menentukan apakah ada unsur pidana dalam kasus tersebut.
Di sisi lain, publik berharap proses penyelidikan berlangsung transparan dan tidak dipengaruhi kepentingan politik. Kejelasan hasil penyidikan menjadi penting agar citra pemerintah daerah tidak semakin tercoreng.
ETS menyatakan siap membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan berharap kasus ini segera menemukan titik terang. Ia juga menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas pemerintahan di Blitar sesuai dengan mandat rakyat.
Kasus ini menunjukkan bahwa integritas pejabat publik menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap langkah pemerintahan agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan jabatan maupun kepentingan pribadi.