Trump Sebut Energi Hijau sebagai “Penipuan Terbesar”, Soroti Kebijakan Global dan Dampaknya Cahaya Cinta, September 24, 2025September 29, 2025 beritapenipuan.id – Pada 23 September 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan pidato yang kontroversial di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pidatonya, ia menyebut perubahan iklim sebagai “penipuan terbesar yang pernah dilakukan di dunia” dan menyebut kebijakan energi hijau sebagai “penipuan hijau”. Trump menekankan bahwa negara-negara yang mengadopsi kebijakan energi terbarukan telah menghadapi kerugian ekonomi dan ketergantungan energi yang meningkat. Ia juga mengkritik PBB dan lembaga internasional lainnya yang menurutnya tidak efektif dalam menangani isu-isu global. Kebijakan Energi Pemerintahan Trump Sebagai bagian dari agenda “Mengakhiri Penipuan Hijau”, pemerintahan Trump berencana untuk membatalkan lebih dari $13 miliar dana yang dialokasikan untuk proyek energi hijau. Menteri Energi, Chris Wright, menyatakan bahwa kebijakan energi terbarukan telah meningkatkan biaya energi dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif dalam mengurangi emisi karbon. Reaksi dari Komunitas Internasional Pernyataan Trump di PBB menuai reaksi keras dari berbagai negara dan organisasi internasional. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengkritik keputusan AS untuk menarik dana dari proyek energi hijau dalam menghadapi perubahan iklim. Di sisi lain, negara-negara seperti China tetap berkomitmen pada target pengurangan emisi dan investasi dalam energi terbarukan. Dampak terhadap Kebijakan Energi Global Kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Trump dapat mempengaruhi dinamika kebijakan energi global. Perubahan ini dapat mempengaruhi investasi dalam teknologi energi terbarukan dan mempengaruhi pasar energi global. Business dampak kebijakan Trump energidana energi hijau dibatalkanDonald Trump pidato PBBkebijakan energi hijau Trumpkebijakan energi terbarukanpenipuan perubahan iklimperubahan iklim kontroversireaksi internasional kebijakan energi AS