Oknum Anggota DPRD Makassar yang Pernah Tersangkut Kasus Narkotika Kembali Dilaporkan ke Polisi

beritapenipuan.id – Nama anggota DPRD Kota Makassar, R.T.Q. dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan ke pihak kepolisian. Laporan tersebut diajukan warga berinisial Z B ke Polres Pelabuhan Makassar pada 13 Oktober 2025 dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.
Sebelumnya, R.T.Q. pernah tersandung kasus narkotika yang mencoreng reputasinya sebagai wakil rakyat. Kini, dugaan baru kembali menyeret namanya setelah ia diduga menjanjikan proyek pekerjaan di instansi pemerintah kepada warga, namun dana yang telah diserahkan tidak menghasilkan apa pun.

Dugaan Penipuan dan Kerugian Korban

Korban berinisial A F mengaku dirugikan setelah menyerahkan sejumlah uang kepada R.T.Q. dengan harapan memperoleh proyek dari pemerintah daerah. Namun, janji itu tidak pernah terealisasi. Tim kuasa hukum korban menjelaskan, “Klien kami menyerahkan uang kepada terlapor karena dijanjikan proyek. Setelah dana diberikan, proyek yang dijanjikan tidak ada.”
Kepercayaan korban muncul karena R.T.Q. masih aktif sebagai anggota dewan. Setelah uang diterima, komunikasi dengan terlapor menjadi sulit. Dalam laporan lain, Z B menyebut telah memberikan uang sekitar Rp 26,1 juta secara bertahap untuk proyek dan penempatan kerja yang ternyata fiktif.
Selain itu, R.T.Q. juga diduga menunggak pembayaran sewa alat berat senilai Rp 51,3 juta dalam proyek di Kabupaten Gowa. Berbagai laporan tersebut memperkuat dugaan adanya pelanggaran hukum yang kembali mencoreng citra dewan.

Langkah Kepolisian dan Proses Penyelidikan

Polres Pelabuhan Makassar membenarkan telah menerima laporan terhadap R.T.Q. Kasubsipenmas Aipda Adil menyampaikan, “Laporan sudah diterima dan kini masih dalam tahap penyelidikan.” Tim penyidik sedang mengumpulkan bukti dan keterangan dari para pihak untuk menindaklanjuti kasus ini.
Hingga kini, R.T.Q. belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. Pihak PPP juga belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai status hukum anggotanya. Publik menunggu langkah hukum yang diambil aparat sekaligus sikap partai terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang ini.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Kasus yang melibatkan pejabat publik kembali menjadi sorotan karena berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Tindakan yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dapat merusak citra wakil rakyat.
Modus penipuan yang menggunakan kedudukan politik masih sering terjadi di berbagai daerah. Karena itu, masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap tawaran proyek yang mengatasnamakan pejabat atau lembaga pemerintahan.
Partai politik juga diharapkan memperkuat mekanisme pengawasan internal agar tidak ada penyalahgunaan posisi oleh kadernya. Transparansi, integritas, dan komitmen terhadap etika publik menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat. Publik berharap kasus ini diselesaikan secara profesional dan adil, sekaligus menjadi peringatan bagi pejabat publik agar menjalankan amanah dengan tanggung jawab penuh.