Waspada Penipuan Catut Nama Pimpinan KPK, Modusnya Tawarkan Lelang dan Pelatihan Palsu

KPK Mengungkap Modus Penipuan yang Mencatut Nama Pimpinan dan Pegawai

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap maraknya penipuan yang mencatut nama pimpinan dan pegawai KPK. Praktik ini terungkap setelah sejumlah pihak melaporkan adanya oknum tak bertanggung jawab yang mengaku sebagai bagian dari KPK untuk menjalankan aksi penipuan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pelaku memanfaatkan foto pimpinan KPK sebagai profil WhatsApp. Dengan identitas palsu tersebut, pelaku kemudian menghubungi korban dan menawarkan berbagai kemudahan yang mengatasnamakan kewenangan lembaga antirasuah.

Pelaku Menawarkan Lelang Barang Rampasan dan Pelatihan Palsu

Budi menjelaskan bahwa salah satu modus yang digunakan pelaku ialah menawarkan bantuan memenangkan lelang barang rampasan negara. Selain itu, pelaku juga menjanjikan kesempatan mengikuti kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang diklaim sebagai agenda resmi KPK.

Dalam pengembangan informasi, KPK menemukan adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center KPK. Oknum tersebut menghubungi sejumlah pihak dan menawarkan kegiatan orientasi pendalaman tugas serta bimbingan teknis palsu. Informasi terkait modus ini dilaporkan beredar di wilayah Sulawesi.

KPK Menegaskan Pegawai Asli Tidak Pernah Meminta Imbalan

KPK menegaskan bahwa seluruh pegawai resmi selalu menjalankan tugas dengan surat penugasan dan kartu identitas yang sah. Budi menekankan bahwa setiap pegawai KPK dilarang menjanjikan, menerima, atau meminta imbalan dalam bentuk apa pun kepada masyarakat.

Ia juga memastikan bahwa tidak ada pegawai KPK yang memiliki kewenangan untuk mengurus perkara, memengaruhi proses hukum, ataupun menjanjikan hasil tertentu. Oleh karena itu, setiap klaim yang menyebut dapat membantu menyelesaikan kasus di KPK dipastikan sebagai penipuan.

KPK Menyatakan Tidak Memiliki Perwakilan Daerah dan Pungutan Biaya

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa KPK tidak memiliki perwakilan daerah, mitra informal, maupun layanan berbayar. Seluruh kegiatan resmi KPK diselenggarakan secara terbuka dan tidak memungut biaya dari masyarakat.

KPK mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan pimpinan, dewan pengawas, atau pegawai KPK. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kerugian lebih luas dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemberantasan korupsi.